HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bulukumba atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas laporan keuangan pemerintah. Piagam Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Bulukumba A. M. Sukri A. Sappewali dari Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo.</p> <p style="text-align: justify;">Penyerahan berlangsung saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual menuju WTP Tahun 2016. Rapat dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (20/12). Bulukumba menerima penghargaan bersama dengan 17 pemerintah kabupaten/kota lainnya, diantaranya Makassar, Gowa, Parepare, Bone, Palopo, Soppeng, dan Luwu Timur.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Kantor wilayah DJPB Prov. Sulsel ketika memberikan sambutan memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan 17 daerah yang berhasil meraih opini WTP dari BPK.</p> <p style="text-align: justify;">"Di Sulawesi Selatan 17 dari 25 pemerintah daerah berhasil memperoleh opini WTP. Tahun sebelumnya hanya 10 daerah. Kemajuan positif bisa terlihat dalam pencapaian ini, apalagi saat LKPD tahun 2015 merupakan tahun pertama laporan berbasis akrual. Sebagaimana diketahui opini yang diberikan BPK merupakan barometer pengelolaan keuangan daerah" ujar Alfiker dalam sambutannya .</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Alfieker Laporan keuangan berbasis akrual merupakan level tertinggi. Katanya sistem laporan yang kita gunakan saat ini merupakan sistem laporan paling advance. Bahkan belum banyak negara di dunia yang menggunakan laporan keuangan berbasis akrual.</p> <p style="text-align: justify;">Bupati Bulukumba A.M. Sukri A. Sappewali mengatakan penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga dirinya tetap optimis dapat mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan daerah tahun depan.</p> <p style="text-align: justify;">Perhatian Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan atas LKPD sangat tinggi. Laporan Keuangan yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK merupakan gambaran pelaksanaan keuangan secara umum dan khusus. Opini yang diterima atas audit mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Andi Kangkung Lolo Gau, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prov Sulsel beserta Walikota,Bupati dan Wabup dari beberapa kabupaten/kota di Sulsel.</p> <p style="text-align: justify;">Laporan keuangan yang dibuat oleh semua pemerintah kabupaten ini akan dirilis ke seluruh dunia melalui World Bank dan selalu menjadi indikator penilaian. Olehnya itu rapat koordinasi diisi dengan pemberian materi meraih dan mempertahankan opini WTP yang dibawakan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel. Diharapkan tahun kedua penyusunan laporan keuangan berbasis akrual beberapa daerah yang belum WTP bisa beralih memperoleh opini WTP dari BPK.(ulla)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>