HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Tomy : Kemiskinan adalah Bencana Sosial </strong></em></p> <p style="text-align: justify;">Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba membuat sistem pengaduan Unit Reaksi Cepat (URC). Peluncuran program yang dilakukan oleh Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berlangsung di Kantor Dinas Sosial, Jl. Srikaya Bulukumba, Selasa 27 November.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Seksi Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan, Siti Isniyah selaku pengelola program, dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin adalah satu prioritas pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Namun kendala saat ini bahwa penanganannya berbasis data terpadu yang menjadi rujukan sumber data utama dalam penanganan fakir miskin belum terupdate sejak 2015.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id:443/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2018-11-27_at_16.22.44.jpeg" alt="" width="750" height="500" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">"Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan program perlindungan sosial. Secara signifikan pula mengakibatkan banyaknya masalah sosial fakir miskin yang muncul dipermukaan dan tidak terselesaikan dengan baik dan sistematis," ungkap Isniyah.</p> <p style="text-align: justify;">Bantuan warga miskin juga, lanjut Isniyah masih tumpang tindih di beberapa OPD yang menyebabkan pemberian bantuan belum sepenuhnya optimal. Warga miskin juga tidak memiliki kanal pengaduan resmi yang menjamin permasalahan mereka tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. Sementara warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial yag cepat dan efektif dan sesuai yang mereka butuhkan.</p> <p style="text-align: justify;">"Karena itu dibutuhkan suatu sistem kerja terpadu dimana pemerintah hadir lebih dekat, lebih cepat, dan tanggap dalam penanganan masalah sosial kemanusiaan. URC ini hadir sebagai first response," jelas Isni, sapaan akrab Siti Isniyah.</p> <p style="text-align: justify;">URC, tambah Isni, hadir untuk mewujudkan keterpaduan sistem penanganan masalah sosial warga miskin antar lintas OPD, pilar sosial, dalam penanganan masalah sosial. Juga mewujudkan kolaborasi dan komitmen bersama antar komunitas sosial, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di daerah bertajuk Butta Panrita lopi ini.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, dengan kerjasama itu, dapat meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat khususnya warga miskin secara berkelanjutan dalam mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Ketua TKPKD, Tomy Satria mengingatkan hadirin untuk tak hanya fokus pada kritik namun juga mengapresiasi hal-hal yang patut untuk diapresiasi, di antaranya dengan proyek perubahan URC.</p> <p style="text-align: justify;">Program yang terfokus pada penanganan bencana alam, menurutnya biasa saja dan menjadi keharusan saat kita menyadari Indonesia berada pada Ring of Fire atau cincin api sehingga rentan bencana. Namun URC hadir untuk merespons bencana sosial.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kadang kita lupa selain bencana alam ada bencana lainnya yakni bencana sosial. Masih banyak masyarakat yang masuk terkategori dan didefinisikan miskin baik dari faktor kultur maupun faktor sistem,&rdquo; ujarnya.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, masyarakat miskin terbagi dua faktor yakni kultur yang berkaitan dengan etos kerja yang bersangkutan. Faktor lainnya sistem, dimana pembangunan tidak menjangkau secara merata. URC hadir untuk merespons cepat permasalahan sosial bagi warga miskin.</p> <p style="text-align: justify;">Tomy berharap cara berfikir pemberi pelayanan pemerintah tak hanya fokus menunggu masyarakat datang. Untuk berhasil dalam pelayanan, birokrasi harus punya kesadaran, perspektif melayani tak hanya diam di kantor tapi memberikan respons dan proaktif pada situasi-situasi sosial yang terjadi.</p> <p style="text-align: justify;">"Cara pandang ini harus dirubah, bagaimana menjemput. Kita harus sepakat bahwa URC dibentuk karena kemiskinan adalah sebuah bencana sosial," katanya. Tomy mengungkapkan dalam data makro BPS, angka kemiskinan 7,8 persen, jika diakumulasi dalam jumlah sebanyak 32.000 jiwa. Pendekatan selama ini berusaha dilakukan dengan instrumen pemberdayaan lintas stakholder tapi masih banyak kebocoran-kebocoran.(A3)</p>