Wabup Pimpin Monev Tahun Anggaran 2018

Mulyadi_ganie , 16 Januari 2019

 

Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto memimpin pelaksanaan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Triwulan IV tahun anggaran 2018, di aula Bappeda, Selasa (15/1). Sejumlah permasalahan yang mencuat dalam rapat tersebut, diantaranya, minimnya realisasi program kegiatan baik fisik maupun keuangan dari perangkat daerah, beberapa kegiatan tidak cair anggarannya, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 71 persen.

Menurut plt. Kepala Bappeda, Ali Saleng, kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi pada tahun anggaran 2018 yang lalu disebabkan adanya defisit anggaran yang berdampak pada rasionalisasi anggaran program kegiatan.

Pada laporannya, Ali Saleng menyampaikan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki realisasi terendah, dan lima OPD yang mencapai realisasi tertinggi. Kelima OPD yang terendah keuangannya adalah, Dinas Pariwisata (76,26 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (80,47 persen), Dinas Tenaga Kerja (81,56 persen), dan Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM (81,60 persen) Sedangkan OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi adalah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (96,92 persen), BPBD (96,79 persen), Satpol PP dan Damkar (96,71 persen), Inspektorat (96,69 persen) dan Dinas Peternakan (96,27 persen).

Wakil Bupati Tomy Satria mengingatkan jajarannya bahwa rapat monev tersebut jangan menjadi siklus yang berulang dengan membahas kendala dan tantangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau seperti itu, lalu pembelajarannya apa? Seharusnya monev ini ada learning evaluation-nya dalam arti evaluasi tersebut menjadi pegangan agar hambatan atau kendala sebelumnya tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini yang semakin rigid, dan ketat, Tomy berharap para OPD mengakselerasi cara kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang karena ketidakmampuan kita mengelola anggaran.

“Seperti misalnya pengelolaan DAK, pada bulan Mei nanti sudah harus ada kontraktualnya. Jangan sampai lewat dari bulan lima belum ditender,” kata Tomy mengingatkan.

Terkait dengan target PAD pada tahun 2019, Tomy meminta para OPD tidak mengeluhkan jika sulit dicapai, oleh karena itu sudah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD yang dituangkan dalam APBD.

“Tidak perlu lagi dipersoalkan target tersebut, kalau memang dianggap tinggi mengapa sebelumnya tidak disampaikan pada saat pembahasan anggaran di DPRD,” ketus Tomy.

Persoalan lainnya yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah perjalanan dinas. Menurut Tomy, perjalanan dinas itu jangan dianggap sebagai hak atau insentif yang diberikan kepada pegawai, namun perjalanan dinas itu dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan.

“Banyak pegawai menganggap jika perjalanan dinas itu adalah hak, sehingga ketika anggaran itu melekat di bidangnya, maka itu harus diambil dan dihabiskan,” bebernya.

Pada akhir rapat, Tomy menaruh harapan, agar tahun anggaran 2018 menjadi pembelajaran yang baik untuk perbaikan kinerja tahun 2019.

“Mari belajar dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya. Jangan menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama,” pinta Tomy.

Selain jajaran pemerintah daerah, rapat Monev ini dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Muh Tamrin, Ketua Komisi B Fahidin HDK, dan Ketua Komisi C H Patudangi, serta Kepala BPS Bulukumba Mattaliu.(A3)

Artikel Lainnya :

Pemkab Bulukumba Terima SAKIP Award dengan Predikat B

  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui kegiatan SAKIP Award 2018, Menteri PAN RB, Syafruddin menyerahkan...

Musrenbang Ujungloe Dibuka Bupati dan Dihadiri 8 Legislator.

  Ada yang menarik dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Ujungloe. Hampir semua anggota DPRD dari Dapil Ujungbulu, Ujungloe dan Bontobahari menghadiri Musrenbang tersebut. Dari 11 legislator dari...

Jajaran TNI Kodim 1411 Setor Zakat Profesi di Baznas

  Untuk memaksimalkan potensi zakat di Bulukumba, Badan Amil Zakat (Baznas) Bulukumba melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk penyaluran zakat profesi para pegawainya, termasuk jajaran TNI dari Kodim 1411 Bulukumba. Bertempat di...

Serahkan Bantuan PKH, AM Sukri : Tidak Ada Alasan Anak Tidak Sekolah

  Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari keluarga miskin se Kecamatan Bulukumpa. Bupati Bulukumba AM Sukri...