Beranda
Mengenal
Profil
Visi dan Misi
Sejarah Bulukumba
Arti Lambang
Pemimpin Daerah
Peta Bulukumba
Daftar Pejabat
Struktur Organisasi
Potensi Daerah
Potensi Alam
Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Kehutanan
Pertambangan
Kependudukan
Seni dan Budaya
Warisan Budaya Benda
Kompleks Makam Petta Matinroe Ri Tasi’na
Leang Passea
Kompleks Makam Datuk Tiro
Makam Parakkasi Dg. Maloga
Kompleks Makam Dea Dg. Lita
Warisan Budaya Takbenda
Balla To Kajang (Rumah Kajang)
Kapal Pinishi
Anynyorong Lopi
Bahasa Daerah di Kab. Bulukumba
Wisata
Wisata Kuliner
Coto Kuda
Kue Uhu-Uhu
Barobo
Bolu Peca
Wisata Religi
Wisata Makam Dato Tiro
Masjid Islamic Centre "Dato Tiro"
Wisata Budaya dan Sejarah
Kawasan Adat Ammatoa
Wisata Alam
Pantai Bira
Bakung-bakung View Sunrise
Pantai Bara
Bukit Donggia
Tebing Apparalang
Selengkapnya...
Informasi
INFO PUBLIK
Pengumuman
Info CPNS
Berita
Video Kegiatan
Infografis
Event Kota
PUBLIKASI
Dokumen Perencanaan Daerah
Dokumen Perencanaan SKPD
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen SAKIP Kab.Bulukumba
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Database Kawasan Kumuh
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemda
PRODUK HUKUM
JDIH
PERDA
PPID
PPID BULUKUMBA
JURNAL PINISI RESEARCH
JURNAL PINISI RESEARCH
SATU DATA
SATU DATA
IPKD
2022
2023
2024
2025
Hubungi Kami
HALAMAN BERITA
BERANDA
BERITA
Wabup Jamu Dua Kepala Kanwil di Tanjung Bira
Jun 13, 2019
admin
<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerima kunjungan dua kepala kantor wilayah. Dua pejabat tersebut, yakni Kakanwil Kemenkum HAM Sulawesi Selatan, Priyadi dan Kakanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Padmoyo Tri Wikanto. Keduanya bersama rombongannya dijamu makan malam oleh Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto pada acara ramah tamah di Hakuna Matata Resort, Tanjung Bira, Kamis 13 April 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Kunjungan kedua pejabat ini ke Bulukumba memiliki agenda masing-masing, Kanwil Kemenkum HAM akan melakukan penandatanganan MOU dengan Pemkab bersama DPRD terkait penyelarasan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kanwil Bea Cukai yang lebih dulu tiba di Bulukumba telah melakukan sosialisasi peran dan fungsi strategis Direktorat Bea dan Cukai dalam peningkatan ekspor.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam perkenalannya, Wabup Tomy menyampaikan bahwa Bulukumba ini adalah daerah yang jumlah populasinya terbanyak ke 4 di Sulawesi Selatan setelah Makassar, Gowa dan Bone dengan populasi kurang lebih 435 ribu jiwa. Populasi tersebut mendiami 10 kecamatan, dimana 7 kecamatan itu memiliki garis pantai yang secara keseluruhan memiliki panjang 128 kilometer. Artinya daerah ini memiliki potensi di bidang kemaritiman.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id:443/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2019-06-14_at_14.08.20(1).jpeg" alt="" width="750" height="422" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">“Itulah juga sebabnya Bulukumba dikenal sebagai Bumi Panrita Lopi, atau daerah bermukimnya para ahli pembuat perahu, yang salah satu iconnya adalah Pinisi yang sudah diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai Intangible World Heritage pada Desember 2017 yang lalu,” ungkap Tomy.</p> <p style="text-align: justify;">Tomy berharap Pinisi ini menjadi bagian dari identitas Indonesia, identitas Sulawesi Selatan dan lebih khusus menjadi identitas Kabupaten Bulukumba dalam upaya membangun peradaban bahari, baik sebagai modalitas masa lalu maupun dalam pengembangan Pinisi pada masa mendatang.</p> <p style="text-align: justify;">Terkait kehadiran dua instansi vertikal ke Bulukumba, Wabup menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya momentum tersebut sebagai upaya membangun sinergitas terkait program yang akan dilakukan. Di Kementerian Hukum dan HAM, Pemkab Bulukumba sudah sering bersinergi, misalnya dalam program Kabupaten Peduli HAM, termasuk kerjasama yang akan dilakukan terkait penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.</p> <p style="text-align: justify;">Dikatakannya kerjasama dengan Kanwil Kemenkum HAM dapat menjadi mitra yang strategis dalam penyusunan produk hukum, melalui pendampingan dan konsultasi.</p> <p style="text-align: justify;">“Dalam proses pembentukan produk hukum daerah ini, kami menyadari bahwa cukup memakan energi karena membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Terutama di tahun 2019 ini akan terjadi pergantian beberapa personil anggota DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan seperti perda,” ujarnya.</p> <p style="text-align: justify;">Kakanwil Kemenkum HAM, Priyadi dalam sambutannya mengaku kaget, dan tidak menyangka dapat bertemu dengan Kakanwil Bea dan Cukai di tempat yang sama.</p> <p style="text-align: justify;">“Ini (pertemuan) artinya kita semua diberkati oleh Allah SWT untuk menjalin tali silaturrahim, membangun sinergi dan kolaborasi,” ungkapnya.</p> <p style="text-align: justify;">Kemenkum HAM, kata Priyadi memiliki tugas yang kompleks mulai dari penanganan atas hak azasi manusia, khususnya di Lapas, penanganan notaris, sampai pada penanganan Kekayaan Intelektual.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya kolaborasi dengan bea dan cukai juga penting pada upaya pemberantasan korupsi, khususnya di bandara dan pelabuhan. Ia berharap ke depan ada kerjasama oleh karena sama-sama memberikan pelayanan di pelabuhan dan bandara. Khusus di Bulukumba, pihaknya akan menjemput bola dalam urusan keimigrasian untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah calon haji yang sudah sepuh-sepuh, sehingga tidak perlu lagi repot ke Makassar.</p> <p style="text-align: justify;">“Cukup kami datang ke sini dan memberikan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Kakanwil Bea dan Cukai Padmoyo Tri Wikanto memperkenalkan secara singkat tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyebut jika imigrasi Kemenkum HAM mengurus lalu lintas orang, sedangkan bea cukai berkaitan dengan lalu lintas barangnya antar negara.<br />“Karena kedua instansi vertikal ini memiliki wilayah kerja yang sama seperti pelabuhan dan bandara, maka diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan zona integritas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelas Padmoyo.<em><strong>(A3/Humas)</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> </p>
PENGUMUMAN SELEKSI CPNS PEMKAB...
234 CPNS Formasi 2018 Terima SK
Postingan Lainnya
Kepala BPKP Provinsi Jadi Narasumber di Workshop SPIP Bulukumba
Read More
Bersama Enam Kepala Daerah, Bupati Bulukumba Serahkan LKPD...
Read More
Wabup Lepas Jamaah Calon Haji Bulukumba 2019
Read More
Hari Jadi Bulukumba: Gubernur Sulsel hingga Legislator...
Read More