HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Pemkab Bulukumba menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikantor Bupati Bulukumba, Kamis 19 Januari 2017. Rakor tersebut terkait dengan upaya Pemkab Bulukumba mempertahankan opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski pengelolaan SMA dan SMK tahun ini sudah berada di bawah naungan Pemprop Sulsel, namun para Kepsek SMA dan SMK masih punya tanggung-jawab untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) keuangan 2016 kepada Pemkab Bulukumba.</p> <p style="text-align: justify;">Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diminta Pemkab Bulukumba adalah laporan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba 2016 dan pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS 2016. Pemkab Bulukumba meminta para Kepsek SMA dan SMK segera menyampaikan laporan keuangan paling lambat pekan 4 Januari.</p> <p style="text-align: justify;">"jangan karena sudah berada dibawah naungan Pemprop Sulsel sehingga mengabaikan tanggung-jawabnya menyampaikan laporan keuangan APBD 2016 dan dana BOS 2016 kepada Pemkab Bulukumba. Jangan karena sudah pegawai provinsi sehingga perilaku kepsek dan guru juga berubah,"kata Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengingatkan.</p> <p style="text-align: justify;">Saat ini, tercatat 19 SMA Negeri dan 10 SMK Negeri yang beralih status dan pengelolaannya dibawah naungan Pemprop Sulsel. 29 SMA dan SMK itu, menggunakan dana BOS 2016 dan APBD Bulukumba 2016. Pemkab Bulukumba meminta pertanggung-jawaban keuangan. "tidak menyampaikan laporan pertanggung-jawaban termasuk bagian dari penyalahgunaan,"terang Wabup Tomy Satria Yulianto, dalam rapat koordinasi (rakor) dengan para Kepsek SMA dan SMK.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Andi Mappiwali, rakor dengan para Kepsek SMA dan SMK merupakan bagian dari upaya Pemkab Bulukumba untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan Kepsek SMA dan SMK paling lambat sudah disampaikan ke Pemkab Bulukumba paling lambat akhir Januari 2017 ini.(ulla)</p>