HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;"><strong><em>Wabup: Bidan Harus Sweeping Perempuan yang Buncit Perutnya</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Merespon kejadian kematian ibu melahirkan yang sampai bulan Maret 2017 sudah mencapai 5 kasus, Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menggelar rapat tiga bulanan dengan mengundang para pihak terkait seperti camat, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, bidan, pihak RSUD, LSM serta Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Anak (Formap KIA). Rapat yang dihadiri sekitar 250 orang ini berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (6/4) dan dibuka oleh Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.</p> <p style="text-align: justify;">Pertemuan ini diharapkan mampu menemukenali capaian dan prestasi serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki bersama dan serta mampu mengidentifikasi berbagai tantangan. Kabid Sosial Budaya Bappeda Andi Agus Ishak sebagai Pokja menyampaikan bahwa tujuan digelarnya rapat tersebut untuk membangun kesepahaman bersama antara lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai sebuah pertemuan refleksi atas kasus sebelumnya, Tomy Satria dalam pengantarnya menyebut jangan sampai upaya penanganan persalinan ibu hamil itu dianggap sebagai rutinitas sehingga hal itu dianggap biasa sehingga terlena untuk mengantisipasi hal-hal di luar persiapan atau perencanaan. &ldquo;Tidak boleh petugas di lapangan menyederhanakan atau menggampangkan masalah dengan menganggap dirinya sudah ahli, dan jangan merasa jumawa karena ada saja hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, kalau tidak ada perencanaan yang baik&rdquo; pinta Tomy. Kalau tidak diantisipasi dengan baik mulai sekarang ini, lanjut Tomy maka bisa jadi potensi AKI ini bisa lebih besar pada masa mendatang, sehingga demikian para pihak sudah harus mengantisipasinya. Dirinya berharap kalau ada kasus-kasus seperti itu tidak boleh lagi saling lempar tanggungjawab.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Saya harap pak desa, lurah agar selalu siap siaga memantau apakah ada orang asing yang bukan warganya tinggal di wilayahnya, oleh karena beberapa kasus yang terjadi, pasien tersebut adalah orang luar yang datang melahirkan di Bulukumba yang terdeteksi oleh petugas kesehatan. Begitu pula kepada para bidan saya harap melakukan sweeping kalau lihat perempuan buncit perutnya, tanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan&rdquo; imbuh Tomy .</p> <p style="text-align: justify;">Tomy berharap kepada para kepala desa untuk selalu kerjasama dengan bidan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang melahirkan di luar sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas, poskesdes, dan poskeslu karena sudah ada regulasi yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sehat dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2017 tentang Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ke depan tidak ada lagi persalinan normal di rumah sakit, semuanya sudah di puskesmas, rumah sakit hanya melayani operasi cesar atau pasien darurat, untuk itu saya meminta untuk ada peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi sarana prasarana maupun standar operasional pelayanan di puskesmas&rdquo; ujar mantan Wakil Ketua DPRD ini.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut Wabup Tomy Satria menunjuk Kepala Desa Bialo Agusriadi Maula sebagai contoh yang patut ditiru oleh desa lainnya dalam hal pelayanan kesehatan di tingkat desa. Desa Bialo sampai hari sudah memiliki tiga ambulance desa yang siap mengantar warganya ke puskesmas. Ambulance desa tersebut dalam bentuk kontrak rental angkutan milik warga Desa Bialo. Olehnya itu Tomy meminta para kepala desa untuk pro aktif dalam urusan kesehatan tersebut, apalagi dana desa tahun ini sudah mencapai 1,5 milyar.</p> <p style="text-align: justify;">Tomy juga meminta kepada para camat untuk melakukan rakor bersama kades dan lurah untuk mendata kembali warga yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan.</p> <p style="text-align: justify;">"Jangan lagi ada warga yang lambat terlayani gara-gara kartu BPJS-nya tidak ada, olehnya itu lurah dan kades harus sejak dini memastikan warganya sudah memiliki BPJS, kalau dia orang mampu maka BPJS Mandiri, kalau miskin maka memakai BPJS PBI" tegasnya.</p> <p style="text-align: justify;">Selain Fokus Grup Discussion (FGD), rapat ini juga menghadirkan narasumber dari pemateri yang terdiri dari Kepala Bappeda Andi Syafrul <strong>Patunru,</strong> Kadis Kesehatan dr. Gaffar dan Kepala UPTD Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dr. Kusrini A. Pasinringi.(A3)</p>