HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Wabup : Jangan Menjadi Ironi Pembangunan </strong></em></p> <p style="text-align: justify;">Dalam tahun anggaran 2017 ini, sebanyak 109 pemerintah desa se Kabupaten Bulukumba mendapatkan pendapatan dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 76,5 milyar, Bantuan Dana Desa (BDD) Rp 86,9 milyar dan Bagi hasil pajak daerah Rp 4,8 milyar, sehingga total keseluruhan sebesar Rp168 milyar lebih. Dari jumlah tersebut rata-rata desa mendapatkan Rp 1,5 milyar.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Bidang Pemerintahan Desa Andi Uke Indah Permatasari menyampaikan dari total ADD sebesar Rp76,5 milyar tersebut yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dalam tujuh bulan ini sebesar Rp 44,6 milyar. Namun dari total pencairan ADD tersebut, lanjut Uke baru 30 desa yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ADDnya.</p> <p style="text-align: justify;">Terkait pencairan Bantuan Dana Desa (BDD), Andi Uke menjelaskan penyaluran BDD tersebut dari RKUD ke RKD dilakukan dalam dua tahap. Tahap I sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Dari pagu BDD sebesar Rp 86,9 milyar, jumlah yang telah tersalurkan sebesar Rp 52,1 milyar lebih. Namun dari total pencairan Dana Desa tersebut, belum ada satu desa pun yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa-nya untuk tahap pertama 60 persen tersebut&rdquo; kata Andi Uke dalam laporannya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBDesa Semester I di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/8).</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto mengemukakan bila kondisi keterlambatan tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa agar mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tomy menyayangkan bahwa selama ini pelatihan-pelatihan peningkatkan kapasitas bagi kepala desa dan aparatnya sudah sering dilakukan, namun kenyataannya para kepala desa belum mampu menyiapkan laporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Jadi perlu dipertanyakan, bagaimana pelatihan-pelatihan yang selama ini diikuti, seharusnya berbanding lurus dengan kemampuan pelaporannya&rdquo; beber Tomy di hadapan para kepala desa.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Tomy Satria meminta kepada Tim Asistensi Desa untuk menyelaraskan program kegiatan desa selaras dengan visi misi kabupaten Bulukumba. Menurutnya mengapa dulu otonomi desa sangat getol disuarakan dan diperjuangkan sampai keluar kebijakan ADD 10 persen dari APBD, karena itu dinilai masih terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah kabupaten.</p> <p style="text-align: justify;">Nah dengan adanya 1,5 milyar per desa tersebut, kata Tomy maka tidak boleh lagi jumlah angka kemiskinan di desa tersebut bertambah.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kalau angka kemiskinan masih bertambah, jadi untuk apa pembelanjaan dari dana desa tersebut. Saya kira kalau semua desa kita sudah baik pembangunannya, maka baikmi itu Bulukumba&rdquo; pintanya.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Tomy kembali mengingatkan kepada kepala desa agar mereka patuh dan berjalan pada rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Katanya jangan mengerjakan kegiatan-kegiatan di penghujung tahun atau istilahnya &ldquo;Last Minute.Com&rdquo;. Menurutnya, jika itu terjadi maka ada potensi penggunaan anggaran tersebut tidak berkualitas atau tidak tepat sasaran. Olehnya itu ia meminta kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terulang.</p> <p style="text-align: justify;">Wakil Bupati juga mewanti-wanti agar kepala desa tidak menjadi &ldquo;Ironi Pembangunan&rdquo;. Maksudnya pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan dan talud di desa tersebut sudah bagus, namun di desa itu masih ada rumah warganya yang tidak layak huni.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Saya berharap dengan anggaran 1,5 milyar itu, desa-desa dapat melakukan inovasi-inovasi sehingga warganya dapat lebih sejahtera. Intinya pembangunan itu harus juga pro-poor, berpihak kepada warga miskin&rdquo; pinta Tomy.</p> <p style="text-align: justify;">Senada dengan Wakil Bupati, Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Iwan Salassa mengharapkan pemerintah desa mensinkronisasi program pembangunannya pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kalau hal ini tidak dilakukan, kata Iwan pada dasarnya pemerintah desa gagal mengelola dana desa.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Dengan demikian saya berharap semua pihak dapat saling mengisi. Kita menginginkan anggaran 1,5 milyar itu dikonversi menjadi kesejahteraan rakyat secara bertahap&rdquo; pinta mantan anggota KPUD ini.</p> <p style="text-align: justify;">Dikatakannya penting bagi kepala desa untuk patuh pada tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan menambah kualitasnya. Iwan memberi contoh pada tahapan musyawarah desa, pihak pemerintah desa tidak boleh hanya menggugurkan kewajibannya saja. Musyawarah Desa, kata Iwan harus mensasar semua elemen warga desa. Kalau tahapan awal itu tadi tidak berjalan baik, tambah Iwan maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam melaksanakan APBDesa Iwan Salassa meminta kepada para kepala desa untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK. Jangan katanya kepala desa menjadi pemain tunggal, karena dalam proses itu harus ada distribusi pekerjaan, sehingga semua elemen dapat terlibat. Pada kesempatan itu Pemerintah Kabupaten, P3MD dan Kepala Desa menandatangani Rencana Tahapan Pelaksanaan Anggaran Desa Tahun 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Kurniady, jika penetapan tahapan rencana tersebut sebagai upaya untuk mensistemasi pelaksanaan APBDesa. Saat ini kata Kurniady pelaksanaan tahun 2018 sudah harus jelas perencanaannya di tahun 2017.(A3)</p>