HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Untuk pertama kalinya Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghelat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan di Bulukumba dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah tetangga, yakni Bantaeng, Sinjai, dan Kepulauan Selayar di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Kamis (10/8).</p> <p style="text-align: justify;">Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI Dwi Aprilia Linda mengungkapkan kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari pelaksanaaan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan para Kepala Daerah di Rakor Pemberantasan Korupsi di Makassar pada 4 Mei 2017 yang lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Nota kesepahaman tersebut, tambah Dwi kemudian ditindak lanjuti oleh masing-masing kabupaten kota untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sekaligus menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nah, monev ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak nota kesepahaman itu, kami (KPK) turun ke kabupaten kota untuk mengecek dan mengupdate dari capaian yang telah dilaksanakan daerah terkait rencana aksi tersebut&rdquo; ujar Dwi Aprilia Lebih lanjut, Dwi Aprilia menuturkan dalam rencana aksi tersebut ada beberapa klasifikasi yang harus didorong pemerintah daerah yaitu pertama melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan akuntabel melalui e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.</p> <p style="text-align: justify;">Kedua adalah mendorong Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui perizinan elektronik, Ketiga mendorong pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau LPSE yang bebas dari intervensi siapa pun.</p> <p style="text-align: justify;">Keempat lanjut Dwi adalah implementasi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sebagai bentuk reward kepada aparatur yang memiliki kinerja yang bagus dan menghindari melakukan praktek mendapatkan uang dengan cara korupsi. Terakhir&nbsp;adalah pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dana desa.</p> <p style="text-align: justify;">Selain memastikan rencana aksi tersebut terlaksana melalui laporan, pihaknya juga melakukan pengecekan di lapangan, untuk memastikan laporan tersebut sesuai dengan laporannya, seperti mendatangan kantor PTSP, kantor Unit Layanan Pengadaan, serta kantor lainnya. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Dwi Aprilia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda Bulukumba yang bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan monev tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Sekretaris Daerah Andi Bau Amal yang membuka acara menyampaikan beberapa hal yang penting untuk dipahami bersama dalam rangka melakukan monev tersebut adalah permasalahan yang ada harus diintegrasikan ke dalam rencana aksi berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada, serta mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, tambah Bau Amal, aparat harus membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas, sehingga diharapkan mewujudkan pencegahan korupsi secara terintegrasi tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara negara agar dapat saling bersinergi untuk melakukan penguatan dan saling berintegrasi dalam mendorong terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas KKN.(A3)</p>