Kemensos Gelar Rakornas PKH 2018

Kemensos Gelar Rakornas PKH 2018

<p style="text-align: justify;">Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Tema "Social Justice For All" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2-4 Mei 2018. Acara tersebut dibuka Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Rabu (02/05/2018) kemarin.</p> <p style="text-align: justify;">Mensos mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada masyarakat selama bulan januari, februari, maret 2018 terbilang sukses. Bahkan, tingkat penyalurannya sudah mencapai 90 persen.</p> <p style="text-align: justify;">Idrus mengaku ingin mendengarkan cerita, saran dan masukkan dari jajarannya melalui acara ini. Apalagi, penyaluran bansos PKH terbilang sukses, khususnya tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.</p> <p style="text-align: justify;">"Apalagi ke depan ini kebijakan Presiden Jokowi akan ada kenaikkan indeks penerimaan dari pada program PKH ini. Tentu kita ingin mendapatkan masukkan dari kepala dinas sosial di provinsi/kota di seluruh Indonesia, bagaimana proyeksinya ke depan. Tentu kenaikkan itu akan terjadi perubahan pendekatan dan sistem yang kita gunakan," jelas Idrus.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2018-05-03_at_10.04.48_1.jpeg" alt="" width="450" height="800" /></p> <p style="text-align: justify;">Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, negara harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini ada 34 kabupaten yang belum tersentuh PKH. &ldquo;Untuk itu harus ada upaya menyinkronkan bantuan sosial dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan agar dapat dirasakan secara merata,&rdquo; katanya saat menjadi narasumber, Kamis (03/05/2018).</p> <p style="text-align: justify;">Harry meminta bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di setiap Kota/Kabupaten untuk melakukan koordinasi lanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;PKH memang tidak bisa bisa menyelesaikan persoalan sosial, tapi dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan,&rdquo; ujarnya.</p> <p style="text-align: justify;">Setelah di kaji dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan indeks penerima bansos tahun depan anggarannya akan dinaikkan. Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, dalam mengatasi stunting atau kekurangan gizi pada penduduk miskin, PKH menjadi salah satu upaya Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Dibutuhkan pendampingan dan pendataan yang baik. Hasil rakornas ini kementerian pusat akan mendapatkan masukkan dari kepala daerah dan dinas terkait agar nantinya PKH benar-benar tepat sasaran,&rdquo; ujarnya.</p> <p style="text-align: justify;">10 juta PKH yang diberikan dengan anggaran tambahan Rp. 20 Triliun tahun ini diharapkan dapat mengurangi angka kemisikinan.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kementerian Keuangan tidak ingin menghambur-hamburkan anggaran, anggaran yang dikeluarkan harus memberikan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; kata Askolani.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id/online-content/uploads/mensos2.jpg" alt="" width="340" height="255" /></p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Bupati Bulukumba Andi Sukri yang hadir di rapat koordinasi ini, menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Sosial Idrus Marham, sekaligus melaporkan kondisi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bulukumba dan mengajukan permohonan langsung kepada Mensos untuk menjadi salah satu daerah penerima Program SLTR.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk diketahui SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.</p> <p style="text-align: justify;">Staf ahli Menteri Sosial Jamaluddin Syamsir yang juga merupakan putra Bulukumba yang berkiprah di Kementerian Sosial, memberi angin segar kepada Bupati Bulukumba Andi Sukri.</p> <p style="text-align: justify;">&rdquo; Mensos berharap Program SLTR ini hadir di Bulukumba dan berjalan dengan baik sekaligus diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Sulsel,&rdquo; harap Jalaluddin, sambil menambahkan dia akan memberikan yang terbaik untuk kampung halamannya.(dari berbagai sumber)</p>
Postingan Lainnya