HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Kerjasama ini terkait dengan kebijakan PT Garuda untuk menggandeng pihak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaiknya terkait jasa layanan penerbangannya.</p> <p style="text-align: justify;">Sales and Service Manager BO Garuda Makassar, Agung Gunawan mengatakan kerjasama tersebut dilatari dengan beberapa kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada aparat pemerintah yang tidak sesuai harga tiket dengan tarif yang sebenarnya. Meski nilainya sedikit, kata Agung namun hal tersebut cukup meresahkan karena terkait dengan akuntabilitas anggaran pemerintah.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nah program kerjasama ini kami tawarkan, sehingga pihak BPK nantinya tidak perlu lagi cek di lapangan karena sistem yang dibangun sudah terkoneksi dengan BPK,&rdquo; ujar Agung Gunawan saat presentasi di jajaran pemerintah daerah usai rapat rutin di ruang rapat Bupati, Senin (18/9).</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu kelebihan dari program yang ditawarkan, tambah Agung adalah adanya reduksi atau pemotongan harga tiket untuk para PNS lingkup pemda, mulai dari 17 persen sampai 24 persen, adanya counter khusus untuk chek in tiket, layanan konsultasi, serta adanya fasilitas Garuda Miles.</p> <p style="text-align: justify;">AM Sukri Sappewali yang memimpin pertemuan, meminta kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus pengembalian harga tiket karena menjadi temuan BPK. Menurutnya tawaran program dari PT Garuda itu menarik karena disamping menjaga transparansi dan akuntabilitasnya, juga karena ada fasilitas yang diberikan kepada para PNS yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat.</p> <p style="text-align: justify;">Coorporate Sales BO Makassar, Ismi Muthmainnah menambahkan manfaat yang dicover atau diterima oleh Pemkab Bulukumba dari program ini, diantaranya, keanggotaannya adalah para PNS serta keluarga (1 istri/suami dan 3 anak), sistemnya berafiliasi dengan agent tiket, serta berlaku juga bagi pihak yang didatangkan atau diberangkatkan oleh pihak pemerintah daerah, misalnya membawa rombongan tim, ada tamu investor atau mendatangkan tokoh/artis.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Jadi nanti ada sistem aplikasinya, yang mirip dengan aplikasi jual tiket online, namanya Coorporate Online Sales (COS), bedanya di tiket nanti ada tertulis akun coorporatenya misalnya Pemkab Bulukumba. Sistem ini juga bisa menyimpan data selama 10 tahun&rdquo; ujar Ismi.(A3)</p>