HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang telah berhasil melakukan Uji Fungsi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS). Ini merupakan uji fungsi ke-5 dari 14 program Pamsimas untuk tahun anggaran 2018 di Kabupaten Bulukumba, yang bersumber dari APBD/APBN.</p> <p style="text-align: justify;">Sebelum uji fungsi dilakukan, Pemerintah Desa Sipaenre mengawali dengan acara serah terima kegiatan Pamsimas dari KKM Abbulo Sibatang kepada Pemerintah Daerah, yang bertempat di Kantor Desa Sipaenre dan dihadiri oleh tim dan satuan kerja Pamsimas Kabupaten, dan unsur masyarakat, Kamis 14 Maret 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam sambutanya, Kepala Desa Sipaenre, Aripuddin menyampaikan rasa syukur atas selesainya SPAMS di desanya. Dirinya sekaligus berterimakasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh tim yang terlibat, yang telah bahu-membahu menyelesaikan program ini.</p> <p style="text-align: justify;">"Proposal Pamsimas ini telah diusulkan sejak 2017. Dan itu sebelum saya menjabat sebagai kepala desa. Namun Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat hadir, termasuk dua mantan kepala desa sebelum saya, untuk menyaksikan keberhasilan kita bersama dalam menyelesaikan program ini tepat pada waktunya", kata Aripuddin.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id:443/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2019-03-14_at_20.25.30.jpeg" alt="" width="750" height="500" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan SDA Bappeda, Amran Syaukani yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan setidaknya ada 3 faktor yang akan sangat menentukan keberlanjutan dari program ini.</p> <p style="text-align: justify;">Yang pertama adalah faktor pengelola Pamsimas yakni KP SPAMS, keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat berupa iuran bulanan yang ditentukan melalui musyawarah tingkat desa, serta dukungan pemerintah Desa melalui alokasi penganggaran APBDesa untuk memperbanyak sambungan ke rumah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Amran, kolaborasi ini perlu dilakukan karena pendanaan dari APBN sangat terbatas, sehingga tentu tidak akan mampu menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan SPAMS.</p> <p style="text-align: justify;">Namun demikian, Amran menambahkan bahwa sesungguhnya SPAMS ini memiliki potensi besar untuk bisa maju, serta mandiri dalam hal pembiayaan. Dirinya memberi contoh yang ada di Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari. Pamsimas tersebut merupakan salah satu yang telah mandiri dan menjadi percontohan nasional, atas keberhasilannya dalam pengelolaan SPAMS, hingga mampu memiliki tanah dan membangun kantor sendiri.</p> <p style="text-align: justify;">Keberhasilan ini katanya, tidak lain karena masyarakat di wilayah tersebut terus berkomitmen dalam pengembangan SPAMS di wilayahnya melalui pembayaran iuran bulanan.</p> <p style="text-align: justify;">Bukan hanya itu, keberhasilan ini tentu juga karena KP SPAMS telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola iuran masyarakat. Sehingga dari dana yang terkumpul itulah yang kemudian digunakan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya-biaya operasional lainnya.</p> <p style="text-align: justify;">"Di sinilah pentingnya keberadaan KP-SPAMS dalam mengelola keberlanjutan sarana yang dibangun melalui Program Pamsimas," imbuh Amran.</p> <p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, pemerintah telah mencanangkan program Pamsimas untuk mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi di wilayah pedesaan, sesuai dengan target akses universal. Program ini memberikan dukungan melalui pembangunan sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk dukungan teknis dan peningkatan kapasitas pengelola.</p> <p style="text-align: justify;">Selama ini, besaran alokasi anggaran Pamsimas maksimal 350 juta rupiah, dengan rincian 70 persen bersumber dari APBD/APBN, 10 persen APBDesa dan 20 persen adalah kontribusi masyarakat (4 persen in cash, dan 16 persen in kind ).<em><strong>(rifa/A3)</strong></em></p>