Bupati Serahkan LKPJ 2017 Ke DPRD

Mulyadi_ganie , 05 April 2018

 

Bupati Bulukumba Andi Sukri Sappewali, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Kamis 5 April 2018. Penyerahan LKPJ tahun anggaran 2017, berlangsung dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bulukumba, HA Hamzah Pangki.

LKPJ merupakan laporan tahunan Bupati yang wajib diserahkan ke DPRD. DPRD akan membahas dan memberikan penilaian atas LKPJ.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ Bupati Bulukumba 2017, dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Bulukumba Andi Bau Amal, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba. Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Bulukumba tahun anggaran 2017, merupakan salah satu implementasi akan kewajiban kepala daerah.

"LKPJ Bupati sebagai kepala daerah akan dibahas oleh DPRD. Hasil pembahasan dituangkan dalam keputusan DPRD dan disampaikan kepala Bupati dalam rapat paripurna istimewa,"kata Bupati Bulukumba Andi Sukri Sappewali, mengawali pengantar LKPJ.

Dihadapan anggota DPRD Bulukumba, Bupati Andi Sukri Sappewali menyampaikan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2017 terkait dengan laporan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaan daerah.

Menurut Bupati Andi Sukri Sappewali, pendapatan daerah 2017 ditargetkan Rp1.543.657.553.185,43 atau Rp1,5 triliun, dan terealisasi Rp1.431.054.078.710,32 atau Rp1,4 triliun.

Mengenai pengelolaan belanja daerah selama tahun 2017, Bupati Andi Sukri Sappewali menyampaikan belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja ditargetkan sebesar Rp1.611.080.524.922,71 atau Rp1,6 triliun.

"dari target tersebut, realisasi belanja daerah sebesar Rp1.490.165.084.799,00 atau Rp1,4 triliun,"ungkap Bupati Andi Sukri Sappewali.

Terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017, telah memberikan hal positif bagi penyelenggaraan pemerintah dikabupaten Bulukumba. Bupati Andi Sukri Sappewali, mengakui salah satu indikatornya dapat dilihat sejumlah penghargaan yang berhasil diraih selama tahun 2017 baik yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, maupun dari lembaga non pemerintah.

Tujuh diantaranya adalah;  predikat sangat tinggi dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dari Kemendagri, WTP dari BPK RI,  Sekolah Adiwiyata Nasional dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,  Penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM RI,  Penghargaan dari kampung iklim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,  Penghargaan kabupaten sehat nasional Swasti Saba Wistara, serta Trophy penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagai kabupaten tertib berlalulintas dari Kementrian Perhubungan RI.(Ud)

Artikel Lainnya :

Bursa Inovasi Desa Digelar

  Wabup: Kades Jangan Selalu di Zona Nyaman Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bekerjasama dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) menggelar Bursa Inovasi Desa (BID)...

Bulukumba Kirim Bantuan Kemanusiaan Ke Palu dan Donggala

  Permerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengirim bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Tengah. Bantuan sebanyak 18 truk dilepas Sekertaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Andi Bau Amal, dikantor Bupati Bulukumba, Senin 8 Oktober...

Hari Libur, Bapenda Bulukumba Tetap Buka Layanan PBB-P2

  Jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sedianya jatuh pada hari ini, Jumat, 28 September 2018, akhirnya diperpanjang sampai hari Minggu, 30 September 2018. Hal ini dilakukan setelah melihat membludaknya...

Peringati Hari Pariwisata, Lintas Sektor Gelar Aksi Pilah Sampah dan Tanam Pohon

  Kesadaran merawat pariwisata Bulukumba mulai tumbuh. Kolaborasi lintas sektor menggelar aksi bersih dan penanaman pohon sembari mengedukasi pengusaha dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Keindahan wisata bahari Bulukumba tak diragukan...