HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Endang Tuti Kardiani menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu / Kinerja Pemerintah Semester II Tahun 2017 atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali di Kantor Perwakilan BPK RI di Makassar, Jumat (22/12).</p> <p style="text-align: justify;">Endang Tuti Kardiani menyampaikan bahwa penyerahan LHP ini merupakan tanggungjawab BPK dalam rangka mendorong pelaksanaan Good Governance. Dirinya berharap apa yang menjadi temuan selama pemeriksaan untuk segera mendapatkan perhatian untuk ditindak lanjuti.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut BPK juga menyerahkan LHP kepada Pemprov dan Pemda dengan pemeriksaan kenerja yang berbeda beda, mulai dari Belanja Barang dan Jasa untuk Pemkab Jeneponto dan Kota Palopo, Pengelolaan Obat JKN untuk Pemkab Barru dan Luwu, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk Pemkab Toraja Utara dan Soppeng, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk Pemkab Maros dan Kota Makassar serta Upaya Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional untuk Pemprov, Pemkab Bulukumba dan Bone.</p> <p style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Agus Arifin Numang dalam sambutannya menghimbau para kepala daerah agar selalu berhati hati dalam mengambil kebijakan. Bupati diharapkan menjadi pengontrol program dan kegiatan di daerah, Pemerintah harus tertib dalam melakukan belanja barang dan jasa sehingga program dan kegiatan prioritas yang menjadi agenda pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.</p> <p style="text-align: justify;">Dijelaskannya, masih ada 4 kabupaten di Sulsel yang tidak menerima DID dari pemerintah pusat yang disebabkan karena daerah tersebut tidak mampu menyajikan laporan penyelenggaraan keuangan yang tertib sehingga belum mendapatkan opini WTP dari BPK.</p> <p style="text-align: justify;">Bupati Bulukumba yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt. Kepala Inspektorat, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan anggota DPRD H. Bahtiar akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK saat melakukan pemeriksaan Kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, "Kita ingin Bulukumba ini lebih baik kedepan, olehnya itu saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengambil langkah langkah yang serius dan konkret dalam menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK ini," ujar AM Sukri Sappewali.(A3)</p>