HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Kabupaten Bulukumba bersama sembilan kabupaten kota lainnya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Selatan Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (31/3). Sembilan kabupaten kota lainnya itu adalah Bantaeng, Makassar, Parepare, Palopo, Bone, Luwu, Luwu Utara, Barru dan Wajo.</p> <p style="text-align: justify;">Penyerahan LKPD ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan Endang Tuti Kardiati. Dalam sambutannya Endang menyebutkan bahwa setelah menerima laporan tersebut, maka terhitung sejak hari itu, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan akan segera menugaskan para pemeriksa terbaiknya untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dimaksud.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat oleh para pemeriksa, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN&rdquo; pinta Endang Tuti Kardiati.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Endang mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut menggunakan empat kriteria, pertama kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kedua kecukupan informasi laporan keuangan, ketiga efektifitas Sistem Pengendalian Interen, dan keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan hal tersebut kata Endang maka opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari empat jenis yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p> <p style="text-align: justify;">Walikota Parepare Taufan Pawe yang mewakili Kepala Daerah yang hadir memberikan sambutan. Dirinya mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya pengelolaan keuangan tidaklah mudah, sehingga pemerintah kabupaten kota sangat mengharapkan bimbingan dari BPK RI &ldquo;Bimbingan itu sangat penting guna terwujudnya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel&rdquo; imbuh Taufan Pawe Atas penyerahan yang lebih awal itu.</p> <p style="text-align: justify;">A.M. Sukri A Sappewali saat selesai menyerahkan LKPD, mengapreasiasi kinerja jajaran Pemda Bulukumba, &ldquo;Tentunya wajar saya menghargai dan mengapresiasi kepada Sekda, TAPD, para Kepala OPD dan tim LKPD atas kerja kerasnya, sehingga LKPD ini bisa tuntas tepat waktu dan lolos audit Inspektorat untuk diserahkan ke BPK Perwakilan Sulawesi Selatan&rdquo; kata A.M Sukri A. Sappewali.</p> <p style="text-align: justify;">Sekedar diketahui pada tahun anggaran 2015 sesuai data BPK RI, sebanyak 17 pemerintah daerah termasuk pemprov yang mendapatkan opini WTP, sebanyak 5 pemda yang mendapat opini WDP, 2 pemda mendapatkan opini Tidak Wajar, dan 1 pemda mendapatkan opini TMP.(R2/A3)</p>