HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).</p> <p style="text-align: justify;">Pada kompetisi ini, Kabupaten Bulukumba masuk nominasi 25 besar bersama dengan kabupaten, kota dan kementerian dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengikutkan layanan pengaduannya yakni Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p style="text-align: justify;">Pemkab Bulukumba yang diwakili oleh Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Lapor! menyampaikan presentasi pengelolaan pengaduan Lapor di hadapan 5 orang Tim Evaluasi yang dipimpin oleh Azwar Abubakar yang merupakan mantan Menteri PANRB era Presiden SBY. &nbsp;Anggota tim lainnya yakni Agus Pambagio, Iin Yumianti, Danang G Wardhana dan Eko Prasojo, Kamis 1 November 2018 di Kantor KemenPANRB Jakarta.</p> <p style="text-align: justify;">Wabup Tomy Satria Yulianto hanya diberi kesempatan 10 menit memaparkan capaian pengelolaan layanan Lapor, tambah 20 menit untuk sesi tanya jawab.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam penyajiannya Tomy hanya menampilkan 5 slide yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, pihak yang terlibat, hasil, manfaat dan inovasi yang dilakukan.</p> <p style="text-align: justify;">Aplikasi Lapor! yang dikelola Pemkab Bulukumba telah berjalan sejak akhir tahun 2016, melalui sms pengaduan yang dikirim ke 1708 atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id </a></p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan seleksi ini berlangsung sejak 31 Oktober sampai 2 November. Tim evaluasi akan memilih 10 terbaik dari 25 peserta yang ikut presentasi yang penganugerahannya akan dilaksanakan pada The Internasional Public Service Forum 2018 tanggal 8 November mendatang.</p> <p style="text-align: justify;">"Muara dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik, olehnya itu pengaduan layanan publik juga penting dikelola dengan baik, sehingga bisa menjadi evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, " kata Tomy dalam pengantarnya.(A3)</p>