HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Saat ini tahun pelaksanaan tahun anggaran 2017 sudah melewati tiga bulan atau Triwulan I (pertama). Untuk itu, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Bappeda melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Kepala Bappeda Andi Syafrul Patunru, kegiatan monev ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program kegiatan seluruh OPD serta untuk mengetahui permasalahan, kendala selama pelaksanaan sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaiannya. Dari data yang dipaparkannya, secara umum realisasi serapan anggaran oleh OPD masih sangat rendah, dari 1,4 triliun APBD, realisasisnya baru mencapai 32 milyar atau 5,62 persen.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Serapan anggaran kita pada triwulan I ini masih sangat rendah, idealnya posisi realisasinya pada angka 25 persen&rdquo; ungkap Andi Syafrul saat pembukaan Monev Triwulan I di Aula Kantor Bappeda, Senin (17/4), Namun dikatakannya, beberapa penyebab sehingga seperti itu kondisinya, seperti sebagian besar kegiatan masih dalam proses tender, lalu terdapat program kegiatan yang pengadaan langsung (PL) masih dalam proses kontrak dan secara umum pekerjaan OPD masih dalam dalam tahap awal pekerjaaan sehingga belum menyerap anggaran yang cukup besar.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Bappeda pun membeberkan lima OPD yang serapan anggarannya terendah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 0,12 persen, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar 0,83 persen, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebesar 1,17 persen, Dinas PSDA 1,54 persen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,26 persen. Sedangkan OPD yang menyerapan anggarannya terbesar per 31 Maret adalah Dinas Kominfo 24,98 persen, Inspektorat 22,49 persen, Satpol PP dan Damkar 21,50 persen, Sekretariat Daerah 19,86 persen serta Dinas Tenaga Kerja sebesar 18,54 persen.</p> <p style="text-align: justify;">Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali saat membuka acara menyampaikan evaluasi ini menjadi instrumen untuk mengukur capaian pelaksanaan anggaran oleh OPD, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebagaimana diatur dalam per triwulannya. Dari data serapan anggaran yang disampaikan oleh Bappeda, AM Sukri mengaku memaklumi dan memahami oleh karena rata-rata OPD yang rendah serapannya adalah OPD yang banyak pekerjaan fisiknya dan memiliki anggaran puluhan milyar seperti Dinas PUPR, &ldquo;Tidak bisa dibandingkan antara PUPR dan Dinas Tenaga Kerja, karena bisa jadi Dinas Tenaga Kerja sudah 50 persen realisasinya namun nilainya cuma ratusan juta". Untuk itu saya minta kepada para pegawai jangan ragu dan takut untuk bertindak, sepanjang itu sesuai aturan laksanakan dengan cepat kegiatan tersebut. Dirinya juga mengharapkan setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP), sehingga serapan anggaran bisa sesuai dengan kalender anggaran.</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan monev ini dihadiri oleh seluruh OPD, Camat dan Lurah serta dihadiri oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Nasuad Tawang. Nasuad Tawang menyebut perlu dilakukan penanganan percepatan realiasasi anggaran di lapangan, salah satunya melakukan pelelangan dengan cepat. Begitu pula dengan pelaporan realisasi, menurutnya tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyampaian laporan, namun pihaknya berharap pemerintah daerah melalui Bappeda Bulukumba menyampaikan laporannya paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berjalan.(A3)</p>