HALAMAN BERITA

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Harapan masyarakat untuk tercipta birokrasi yang handal dalam melayani masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mewujudkannya. Berbagai persoalan klasik yang masih mendera birokrasi pemerintah sampai hari ini adalah masih bercokolnya penyakit birokrasi seperti tidak mematuhi ketentuan jam kerja, tidak hadir saat jam kerja, cepat pulang kantor tanpa alasan yang jelas. Perilaku itu tentunya dapat menghambat pelayanan pemerintahan baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">Atas permasalahan tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Bulukumba Andi Nur Aisyah Pandita menggagas sebuah pilot proyek untuk mengatasi persoalan kedispilinan pegawai ini. Gagasan tersebut diberi nama &ldquo;Gadis Jaka&rdquo; atau singkatan dari Penegakan Disiplin Jam Kerja ASN yang merupakan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan yang bersangkutan ikuti.</p> <p style="text-align: justify;">Andi Nur Aisyah menuturkan bahwa yang melatarbelakangi dirinya mendorong proyek ini karena masih banyaknya pegawai yang belum disiplin dalam memenuhi ketentuan jam kerja, belum efektifnya pembinaan disiplin, serta belum adanya reward dan sanksi dalam penegakan disiplin pegawai.Tidak adanya kedisiplinan dari para pegawai, tambahnya karena para ASN sudah terbiasa dengan zona nyaman dan pola pikir bahwa menjadi PNS itu tanpa bekerja pun tetap terima gaji.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nah pola pikir dan zona nyaman ini harus diubah, sehingga pemerintah daerah memiliki aparatur yang profesional dalam bekerja dan melayani&rdquo; pinta Andi Iis sapaan akrab Andi Nur Aisyah di kantornya, Jumat (14/7).</p> <p style="text-align: justify;">Dalam melaksanakan proyek ini, Andi Iis memulai dari internal kantornya sendiri di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain di kantornya sendiri, dirinya mengharapkan adanya komitmen bersama dari para kepala OPD terkait penegakan disiplin, juga ke depannya Andi Iis berharap ada regulasi di tingkat kabupaten yang mengatur penegakan disiplin jam kerja PNS, baik peraturan bupati maupun peraturan daerah.Regulasi tersebut, tambah Iis untuk mendorong kedisiplinan jam kerja pegawai lebih menyeluruh di semua unit kerja pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut perempuan magister Administrasi Publik ini, penegakan disiplin jam kerja tersebut memiliki banyak manfaat bagi pegawai itu sendiri, diantaranya dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai sehingga menghasilkan kinerja birokrasi yang lebih baik dan pada akhirnya dapat memperbaiki citra negatif PNS di mata publik, serta bermuara pada adanya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.</p> <p style="text-align: justify;">Selain penyusunan SOP Gadis Jaka, contoh konkrit dari penegakan disiplin yang akan diterapkan, kata Iis adalah pemasangan bingkai Award penegak disiplin dan indisipliner ASN di kantornya.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Maksud dari pemasangan bingkai award yang memuat foto ASN terajin dan ASN termalas, agar yang bersangkutan dapat merasakan dampak sosial akibat dari pelanggaran jam kerja yang dia lakukan, sehingga memunculkan motivasi tersendiri dalam dirinya untuk merubah perilakunya tersebut&rdquo; tutur Andi Iis.</p> <p style="text-align: justify;">Dikatakannya, apabila ASN tersebut tetap pada kebiasaan indisipliner jam kerjanya, maka fotonya akan terus terpajang dan tentu ini menjadi pemandangan yang kurang mengenakkan terhadap pribadi ASN yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: justify;">Demikian pula terhadap peraih award ASN terajin, lanjut Iis, akan memotivasi ASN lainnya untuk lebih meningkatkan kedisiplinannya dalam mematuhi jam kerja ASN di kantor BKPSDM khususnya dan lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara umum.(A3)</p>