Beranda
Mengenal
Profil
Visi dan Misi
Sejarah Bulukumba
Arti Lambang
Pemimpin Daerah
Peta Bulukumba
Daftar Pejabat
Struktur Organisasi
Potensi Daerah
Potensi Alam
Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Kehutanan
Pertambangan
Kependudukan
Seni dan Budaya
Warisan Budaya Benda
Kompleks Makam Petta Matinroe Ri Tasi’na
Leang Passea
Kompleks Makam Datuk Tiro
Makam Parakkasi Dg. Maloga
Kompleks Makam Dea Dg. Lita
Warisan Budaya Takbenda
Balla To Kajang (Rumah Kajang)
Kapal Pinishi
Anynyorong Lopi
Bahasa Daerah di Kab. Bulukumba
Wisata
Wisata Kuliner
Coto Kuda
Kue Uhu-Uhu
Barobo
Bolu Peca
Wisata Religi
Wisata Makam Dato Tiro
Masjid Islamic Centre "Dato Tiro"
Wisata Budaya dan Sejarah
Kawasan Adat Ammatoa
Wisata Alam
Pantai Bira
Bakung-bakung View Sunrise
Pantai Bara
Bukit Donggia
Tebing Apparalang
Selengkapnya...
Informasi
INFO PUBLIK
Pengumuman
Info CPNS
Berita
Video Kegiatan
Infografis
Event Kota
PUBLIKASI
Dokumen Perencanaan Daerah
Dokumen Perencanaan SKPD
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen SAKIP Kab.Bulukumba
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Database Kawasan Kumuh
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemda
PRODUK HUKUM
JDIH
PERDA
PPID
PPID BULUKUMBA
JURNAL PINISI RESEARCH
JURNAL PINISI RESEARCH
SATU DATA
SATU DATA
IPKD
2022
2023
2024
2025
Hubungi Kami
HALAMAN BERITA
BERANDA
BERITA
BUPATI HADIRI RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
Feb 13, 2019
admin
<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Februari 2019, Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan para Pemangku Kebijakan di Sulawesi Selatan Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman dan dihadiri langsung oleh para Pejabat Pemprov Sulsel, Bupati/walikota, Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.</p> <p style="text-align: justify;">Rapat Koordinasi ini merupakan Program pendampingan yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korups. Rapat Koordinasi kali ini membahas Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 terkhusus Rencana Aksi yang masih rendah capaiannya di Tahun 2018 yang lalu. A.Sudirman dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini kita punya tagline Sul Sel Bersih dan melayani.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id:443/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2019-02-13_at_15.24.29(1).jpeg" alt="" width="750" height="501" /></p> <p style="text-align: justify;">“ Saya menawarkan kepada Tim Supervisi KPK kalau bisa berkantor disini saja, sehingga kita lebih mudah dalam melaksanakan koordinasi dan dapat langsung membangun komunikasi yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat kita di Sulawesi Selatan”ujar wagub andi Sudirman.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut wagub mengatakan akan selalu meminta masukan dalam pengambilan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya Pejabat atau aparatur tersangkut Korupsi.</p> <p style="text-align: justify;">Tim Pendamping KPK yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah 8 Korsubgah Adlinsyah Malik Nasution (Coky) menyampaiakan sampai dengan awal Tahun 2019 ini untuk wilayah Sulawesi Selatan belum ada Pejabat Pemerintahannya yang kena OTT oleh KPK.</p> <p style="text-align: justify;">“Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Tim Supervisi dalam membina dan mengarahkan aparatur yang ada didaerah untuk selalu menyiapkan segala dokumen yang menjadi indikator penilaian dalam MPC dan untuk Tahun 2019 ini sasaran dalam pendampingan KPK mulai dari Independensi ULP, Pendapatan Daerah dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran” kata adlinsyah dalam pemaparannya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Bupati Bulukumba, A. Sukri A. Sappewali sangat bersyukur dengan program pendampingan yang telah dilaksanakan oleh KPK selama 2 Tahun ini di Kabupaten Bulukumba. Apa yang selama ini telah menjadi Rencana Aksi dalam pemberantasan korupsi di bulukumba harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p style="text-align: justify;">Rencana Aksi yang belum tuntas pada Tahun 2018 untuk menjadi perhatian serius sehingga antara Rencana Aksi Tahun 2018 dengan 2019 dapat berkesinambungan.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa Masih ada beberapa indikator yang harus mendapatkan perhatian serius dari para pimpinan OPD yang menjadi rekomendasi Tim KPK diantaranya Peningkatan Pendapatan Daerah, Sinkronisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Percepatan Independensi Lembaga ULP.</p> <p style="text-align: justify;">“Insya Allah kita akan selalu berusaha bekerja dan berjalan diatas rel yang ada. Kita akan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani sebagaimana tagline yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Kita akan selalu ikut dengan apa yang menjadi rekomendasi Tim Pendamping dari KPK sehingga kita dapat terhindar dari kesalahan pengambilan kebijakan di daerah. Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut dan berkesinambungan demi mewujudkan masyarakat bulukumba yang lebih sejahtera dan terdepan” tegas bupati.(R2/diskominfo)</p>
PENGUMUMAN SELEKSI CPNS PEMKAB...
PENGUMUMAN PESERTA SELEKSI JPT...
Postingan Lainnya
Rembuk Stunting, Andi Utta Launching Celengan Stunting
Read More
Bupati Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Bersama...
Read More
Badan Pendapatan Daerah Gelar Pekan Panutan Pajak
Read More
Rakor Inflasi, Bupati Andi Utta: Ketahanan Pangan Solusi...
Read More