HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melakukan reformasi birokrasi mendapatkan penilaian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba meraih penghargaan BKD Award dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Rakor Kepegawaian, Senin 30 Juli di Makassar yang lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Kabupaten Bulukumba meraih peringkat II dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tahun 2017 yang lalu. Penghargaan berupa BKD Award tersebut diserahkan Penjabar Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono kepada Kepala BKPSDM Andi Ade Ariadi.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala BKPSDM Bulukumba, Andi Ade Ariadi mengungkapkan, BKD Award ini diperoleh atas upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi kepegawaian. Ia menyampaikan, lima daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang juga mendapatkan penghargaan serupa yakni Luwu Utara, Bantaeng, Wajo, Parepare, dan Makassar.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://bulukumbakab.go.id/online-content/uploads/WhatsApp_Image_2018-08-01_at_14.25.33.jpeg" alt="" width="750" height="563" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">"Penilaian tersebut merupakan kinerja dari tahun 2017 yang lalu. Saat ini kita bisa menyaksikan dan merasakan pengurusan administrasi kepegawaian itu sudah bebas pungli, nah itu salah satu indikator dari penilaian,"ungkap Andi Ade.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Tomy Satria Yulianto, mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya ini adalah komitmen dari Bupati Bulukumba dalam pencapaian visi misi yakni mendorong terciptanya profesionalisme aparat pemerintah. Dalam mendorong lahirnya aparatur sipil negara yang profesional harus didukung oleh SKPD dengan menciptakan kondisi pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas pungutan liar (pungli).</p> <p style="text-align: justify;">"Alhamdulillah dalam rentang waktu pemerintahan ini, kita tidak lagi mendengar ada keluhan dari pegawai jika ada pungli-pungli dalam mengurus administrasi kepegawaian, baik itu kenaikan pangkat maupun dalam rangka promosi jabatan," kata Tomy.</p> <p style="text-align: justify;">Pencapaian tersebut harus dimaknai dengan terus melakukan penataan instrumen birokrasi yang lebih mudah dan cepat bagi pegawai maupun masyarakat itu sendiri.(A3)</p>