HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bulukumba, menyerahkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan (JK) kepada lurah dan kepala desa serta kepala puskesmas untuk dilakukan verifikasi faktual kepada penerima. Peserta BPJS JK yang menerima PBI dari APBD maupun APBN tercatat 142.857 jiwa.</p> <p style="text-align: justify;">Penyerahan peserta BPJS JK penerima bantuan iuran dilakukan Kepala BPJS Bulukumba, Oktav Andi Marut, di kantor Bupati Bulukumba, Senin (10/4/). Penyerahan data PBI disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Andi Bau Amal.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">"Peserta BPJS per April berjumlah 290.430 atau 66 persen dari jumlah penduduk Bulukumba 436 ribu lebih atau 34 persen belum ikut peserta BPJS," kata Kepala BPJS Bulukumba, Oktav Andi Marut, di acara Sosialisasi Peserta PBI JK Tahun 2017 dan Peningkatan Layanan Kesehatan JKN KIS.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala BPJS Bulukumba, Oktav Andi Marut, mengakui sosialisasi ini bertujuan agar lurah, kades serta kepala puskemas mendapatkan info terkini terkait peserta BPJS PBI yang aktif dan yang tidak aktif&nbsp; di tahun 2017. "Kami berharap, melalui sosialisasi ini memberikan informasi yang jelas siapa warga yang belum mendapatkan kartu JKN,&nbsp; atau peserta JKN yang seharusnya mandiri tapi menerima PBI," terang Oktav Andi Marut.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kepala BPJS Bulukumba, Oktav menambahkan, kedepan pihaknya mengupayakan pengalihan status menjadi dari PBI&nbsp;menjadi mandiri. Untuk itu, BPJS akan melaksanakan sistem dropbox atau tatacara pendaftaran peserta JKN baru melalui sistem jemput bola dengan menempatkan formulir pendaftaran pada titik pelayanan masyarakat yang ditentukan, serta melalui kader JKN yang dibentuk yang berfungsi sebagai agen sosialisasi dan mengumpulkan iuran dari peserta BPJS Mandiri.</p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Bulukumba, Andi Bau Amal, mengatakan sosialisasi ini tentunya menjadi wadah penting dan sangat berguna untuk mendapatkan informasi tentang data masyarakat yang menjadi peserta PBI JK, mekanisme keikutsertaan dan pemberian pelayanan masyarakat pada fasilitas kesehatan. Program strategis dari BPJS Kesehatan seperti program dropbox kepada camat, lurah dan kepala desa dalam rangka mewujudkan sasaran Universal Healt Coverage yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Sekda Andi Bau Amal, meminta pihak penyedia data khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, agar melakukan validasi data sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga program ini dapat tepat sasaran terutama untuk masyarakat lapisan bawah dan kurang mampu.(A3)</p>