Akurasikan Data Kemiskinan Melalui Metode MPM

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS tahun 2015 adalah sebesar 33.360 jiwa atau 8,13 persen dari jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk miskin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat pada RPJMD Bulukumba target persentase kemiskinan adalah sebesar 5% pada tahun 2021. Hal ini tentunya memerlukan beberapa pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan. Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, A Agussalim Ishak, salah satu pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemkab adalah pemanfaatan Basis Data Terpadu by name by address tahun 2015 untuk semua program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. Hanya saja, tambahnya masih terdapat eksklusion error (warga miskin belum terdata) dan inklusion error (yang terdata bukan warga miskin) pada basis data tersebut, sehingga hal ini membutuhkan sebuah proses pemuktahiran data. Dikatakannya, saat ini pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulang Kemiskinan (TNP2K) telah mengambil kebijakan pemuktahiran basis data kemiskinan melalui Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM). Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan proses pelaksanaan pemuktahiran data sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing – masing. Artinya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemda untuk memutakhirkan datanya. “Tentunya hal ini menjadi peluang bagi Bulukumba dalam hal ketersediaan basis data yang akurat dan terbaharui yang berimplikasi pada ketepatan sasaran penerima manfaat program- program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBN dan APBD” kata Agussalim pada laporan pengantarnya di Sosialisasi Pelaksanaan MPM Basis Data Kemiskinan yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (25/7). Sementara itu, Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto yang membuka acara sosialisasi menyebutkan jika momentum itu menjadi sangat penting untuk meyakinkan dan menggugah kembali kesadaran dan komitmen para aparat pemerintah dan desa dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Sesuai data BPS, hanya 0,06 persen program pembangunan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sehingga Tomy mengatakan ini menjadi otokritik kita semua, jangan sampai bupati dan wakil bupati serta aparat pemerintah sudah sibuk kiri kanan, namun data kemiskinan yang by name by address itu yang berjumlah sekitar 127 ribu orang tidak berkurang. “Laju pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat menjadi 6,90 persen, namun ada yang gagal kita pahami bahwa pembangunan ini belum pro poor” pintanya kepada para peserta sosialisasi. Olehnya itu Tomy meminta kepada jajarannya perlu melakukan langkah sistematis, terukur, dengan program yang inovatif dan konkrit dalam penanganan kemiskinan di Bulukumba. Tomy juga menyayangkan bila ternyata jalanan, talud, dan drainase di desa-desa sudah bagus, namun ternyata muncul di media sosial masih ada warganya yang memiliki rumah tidak layak huni.”Ini merupakan ironisme pembangunan” sindir Tomy. Dalam proses pemutakhiran data tersebut, Tomy tetap meminta kepada semua OPD dalam melaksanakan program kegiatannya merujuk pada intervensi di data 127 ribu warga miskin tersebut. Sosialisasi MPM ini dihadiri oleh Komisi D DPRD, OPD terkait, para camat, lurah dan kepala desa, dengan narasumber dari Divisi MPM TNP2K Pusat, Dr. Irwan Suryanto.(A3)

HALAMAN BERITA