HALAMAN BERITA

<p style="text-align: justify;">Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belum sepenuhnya menyentuh seluruh masyarakat Bulukumba. Dari 436.751 jumlah penduduk Bulukumba, baru 288.927 penduduk yang memiliki kartu BPJS kesehatan atau 66 persen. Data dari BPJS Kesehatan per Februari 2017, jumlah penduduk Bulukumba yang belum ikut program JKN mencapai 147.824 jiwa atau 34 persen.</p> <p style="text-align: justify;">BPJS Kesehatan menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bulukumba untuk ikut program JKN. "Dalam waktu dekat BPJS akan membentuk kader JKN yang bertujuan mengingatkan warga untuk jadi peserta JKN, sekaligus kader JKN akan mengingatkan bayar iuran bagi peserta JKN," kata Kepala BPJS Kesehatan Bulukumb, Oktav Andi Marut, di kantor Bupati Bulukumba, Jumat (17/3).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Dari identifikasi awal, Oktav menyebut penduduk yang belum terdaftar BPJS Kesehatan banyak dari karyawan swasta beserta keluarganya, saat ini yang terdaftar hanya mencapai 2.800 orang, padahal seharusnya dapat mencapai sekitar 10 ribu peserta.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan di ruang Rapat Bupati, &nbsp;Kepala BPJS Bulukumba, Oktav, mengaku penerimaan iuran BPJS masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengeluaran. Realisasi penerimaan iuran periode 2016 kata Oktav sebesar Rp36 milyar. Sedangkan biaya yang keluar pada periode 2016 lalu, BPJS telah membayar Rp21 miliar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan dokter keluarga. Sementara, untuk RSUD Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, BPJS membayar Rp44 miliar. Total uang yang dikeluarkan BPJS periode 2016 sebesar Rp65 miliar.</p> <p style="text-align: justify;">"Itulah kelebihan dari BPJS Kesehatan, meski tekor tapi ada subsidi silang dari daerah lain di seluruh Indonesia" pinta Oktav .</p> <p style="text-align: justify;">Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali, mendukung langkah BPJS Kesehatan pro aktif menggalang masyarakat Bulukumba untuk ikut program JKN. Langkah BPJS Kesehatan melibatkan aparat desa, perlu dilakukan. Bupati Andi Sukri Sappewali, minta pemerintah desa untuk aktif mendukung BPJS Kesehatan yang akan membentuk kader JKN.(A3)</p>